SHARE

Semua orang beranggapan bahwa gaya kepemimpinan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu berbeda dengan gaya kepemimpinan para Gubernur DKI yang sebelumnya. Gubernur Jokowi saat itu sering kali melakukan blusukan-blusukan untuk memantau langsung kinerja para petugasnya. Tidak jarang kita melihat aktivitas Jokowi sedang berada di pasar tradisional, mengunjungi sekolah, sampai memantau perbaikan jalanan maupun selokan di jalanan sempit. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang tidak biasa, mengingat cerminan pemerintahan negara kita yang tidak jauh dari citra yang mengincar jabatan kemudian menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya.

Pada saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi juga sempat memecat beberapa pejabat DKI yang dinilai kurang kinerjanya. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa Jokowi memiliki kepribadian yang tegas dan merakyat. Hal ini pula yang membawa Jokowi naik menjadi Presiden RI periode 2014-2019 mengalahkan Prabowo saat itu. Harapan masyarakat adalah Indonesia bisa bebas dari pemerintahan yang korupsi dan tentu saja membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kemudian posisi Gubernur DKI yang kosong otomatis diisi oleh Wakil Gubernur DKI yang menjabat pada masa itu yakni Basuki Tjahaja Purnama atau kerap dipanggil Ahok. Posisi beberapa pejabat DKI seperti lurah dan camat yang terlanjur kosong karena dipecat oleh Jokowi pun harus ada penggantinya.

Sebelum Jokowi naik menjadi Presiden RI, ia mengadakan sistem lelang jabatan, yaitu siapa pun dari profesi apa pun boleh mendaftar untuk mengisi posisi kosong tersebut melalui beberapa tes yang mekanismenya telah ditentukan. Dengan kata lain, orang-orang yang berprofesi di bidang kedokteran, teknik, pertanian, komunikasi, dan bidang profesi lainnya boleh mendaftar untuk menggantikan posisi pejabat DKI yang kosong tersebut. Lelang jabatan ini membuka kesempatan bagi siapa pun yang bukan PNS untuk menjadi pejabat DKI Jakarta.

Tentu saja kita semua berharap orang-orang yang mendaftar menjadi pengganti kekosongan jabatan tersebut merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan DKI Jakarta dan mensejahterakan penduduknya. Apalagi dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang tinggi, tentu saja yang diharapkan menduduki posisi tersebut merupakan orang-orang yang bersedia untuk mengabdi pada masyarakat.

Namun sayangnya, asumsi bahwa menjadi pejabat pemerintah merupakan posisi “surga” yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang (pejabat tersebut) masih tertanam di pola pikir masyarakat kita. Sementara, setelah Jokowi menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, sistem pemerintahan yang seperti itu dibabat habis oleh Jokowi. Ia bahkan memecat orang-orang yang tidak becus dipekerjaannya—yang sebenarnya karena itulah posisi pejabat DKI dibuka lowongan karena kekosongannya.

Alhasil, banyak orang-orang dengan profesi tertentu mendaftar untuk mengisi posisi kosong tersebut dengan harapan yang tidak jauh-jauh dari foya-foya, kekayaan, dan lainnya. Padahal sebenarnya, sistem pemerintahan DKI Jakarta sekarang sudah berubah dari sistem pemerintahan DKI yang dulu apalagi saat Ahok yang terkenal sangat tegas dan memiliki “lidah pedas” menjabat menjadi Gubernur menggantikan Jokowi.

Sistem pemerintahan Jokowi dan Ahok bukan lagi sistem pemerintahan yang memanjakan para pejabatnya. Sistem pemerintahan DKI Jakarta sekarang adalah sistem yang mewajibkan pejabatnya mengabdi pada masyarakat. Pejabat yang digaji oleh rakyat harus kerja untuk rakyat dan melayani rakyat. Ahok pun mewajibkan sistem blusukan pada pejabat DKI Jakarta untuk memantau langsung kinerja para bawahannya. Salah satu contoh seperti yang dilansir pada headline harian “Warta Kota” edisi Kamis, 19 Maret 2015 hasil wawancara dengan Ahok mengatakan bahwa lurah dan camat juga disuruh membersihkan selokan dan wajib turun ke lapangan.

Para PNS juga harus melaporkan setiap kegiatan kerja setiap harinya. Artinya, para PNS tidak lagi bisa hanya memakan “gaji buta” dan bersantai tidak melakukan apa-apa. Dengan adanya laporan kerja yang baik, PNS akan mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sesuai dengan progres kerja yang telah dibuatnya. Hasilnya bisa bervariasi sesuai dengan sejauh apa progres kerja tersebut. TKD yang dibuat kali ini cukup tinggi bisa berkisar dari Rp 10 juta sampai Rp 13 juta. Hal ini diharapkan dapat menaikkan kinerja para PNS DKI Jakarta.

Namun sayangnya, lima belas orang dari 4.676 PNS yang dilantik Ahok di Monas pada Januari lalu menyatakan mengundurkan diri karena tidak mampu mengemban kewajiban yang ada pada diri mereka. Dari 15 pejabat DKI itu, lima orang menjabat sebagai kepala seksi (kasie) di Kelurahan, kasie Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) satu orang, dan kasie di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) satu orang. Alasan yang dilontarkan para PNS ini adalah karena mereka merasa jabatannya saat ini tidak sesuai dengan bidangnya. Padahal, saat mereka mendaftar seharusnya mereka sudah tahu kewajiban-kewajiban serta konsekuensi yang akan didapatkan saat naik menjadi pejabat DKI.

Fenomena ini merupakan kejadian pertama kalinya dalam sejarah, yaitu pejabat DKI Jakarta mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak mental pemerintah yang rendah. Dengan sistem baru yang tegas yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, ternyata lima belas diantaranya memilih mengundurkan diri karena merasa tidak sanggup dengan pekerjaannya.

Tanggapan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta mengenai hal ini sangat sederhana. Ia berkata, “Enggak usah, yang ngantre mau naik banyak.” Artinya, daripada memertahankan orang yang sudah mengakui tidak sanggup mengemban kewajibannya, lebih baik mencari orang lain yang memang niat ingin memperbaiki Jakarta. Toh, yang mengincar jabatan tersebut masih banyak.
Melihat fenomena demikian, apa yang salah? Apa sistem lelangnya yang salah karena seolah-olah membuka kesempatan bagi setiap orang? Atau memang mental pejabat yang masih begitu rendah karena hanya ingin mendapat kenikmatan dari jabatannya?

Kita tentu saja tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena bagaimana pun juga, persepsi masyarakat yang berharap “lebih” pada jabatan tinggi pemerintah yang dapat memanfaatkan uang rakyat untuk kesenangan pribadi—yang uangnya pun berasal dari rakyat—yang secara langsung bukannya melayani namun menyusahkan rakyat sudah tertanam di benak masyarakat.

Mungkin revolusi sistem pemerintahan yang tegas seperti yang diterapkan oleh Jokowi dan Ahok memang jalan yang terbaik. Tinggal bagaimana kesadaran pemerintah dan calon-calon orang yang akan menduduki pemerintahan nantinya, apakah ingin secara sadar menghargai jabatannya dengan mengabdi pada masyarakat, atau memalukan dirinya sendiri dengan memanfaatkan jabatannya demi kenikmatan sementara (duniawi)—yang karena keinginannya itu, ia rela mensesarakan ribuan, bahkan jutaan rakyat lainnya, dengan uang rakyat tersebut.

Marcha Nurliana

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY