SHARE
Elfride6
Dok: Elfride Isai dan Risky Aprilia

Oleh Elfride Isai Maranatha dan Risky Aprilia

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung tak tinggal diam terkait maraknya kegiatan prostitusi di Kota Bandung. Kawasan yang banyak berlangsung kasus prostitusi adalah Supratman-Ahmad Yani, Laswi-Gatot Subroto, Gerbang Tol Pasir Koja, Jalan Riau-Ahmad Yani, By Pass-Cigereleng, BKR-Moh. Toha, By Pass-Cibaduyut, By Pass-Buah Batu, By Pass-Samsat, Pasir Koja-Jamika, pintu keluar tol Pasteur, Pasteur-Cihampelas, Pasteur-RSHS, Pasteur-Cipaganti, dan Riau-Dago bawah.

“Selain wilayah tersebut, Hotel Melati daerah Tegalega, dan Hotel Sartika menjadi sasaran operasi besar-besar ketika memasuki bulan Ramadhan,” jelas M Irman S, Seksi Operasional Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Bandung.

Bekerjasama dengan Satpol PP dan TNI, Dinas Sosial berupaya melakukan penegakan aturan. Dinsos tak memiliki hak untuk melakukan penegakan peraturan secara sendiri, tetapi mereka mendapat ruang menjadi pihak penegak aturan atas ajakan dari pihak berwenang, yakni TNI dan Satpol PP.

Terkait penegakan aturan Satpol PP melakukan penertiban baik siang maupun malam hari. “Tiada hari tanpa penertiban,” jelas Krinda, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satpol PP Bandung. Akan tetapi, khusus untuk penertiban PSK ini, Krinda menegaskan pihaknya sering melakukanya tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Jika ada laporan dari intel dan masyarakat, terlebih lagi dari anggota Satpol PP itu sendiri, maka kami segera turun ke lapangan menindaklanjuti laporan tersebut,” jelas Krinda.

Penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP terkait hal melanggar K3 (Ketentraman, Keindahan dan Kenyamanan). Setelah terjaring pelanggaran K3, maka Dinsos memiliki wewenang untuk melaksanakan rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan pembinaan dengan tujuan melakukan perubahan mental dengan melakukan karantina selama 4 bulan di panti rehabilitasi Palimanan dan Cirebon. Pembinaan mental ini dilakukan kepada mereka yang masih sering terlibat dengan kegiatan prostitusi, sedangkan mereka yang sudah memilih meninggalkan prostitusi hanya diberikan pelatihan selama 4 hari.

Pelatihan hari pertama adalah pelatihan mental, dengan narasumber dari Dinas Kesehatan. Mereka berperan memberikan informasi medis. Adapula narasumber yang dari  kantor agama yang memiliki fokus membahas nilai religius, serta Dinas Ketenagakerjaan yang memberikan pengetahuan tentang wirausaha yang terjangkau dan putarannya cepat, atau wirausaha yang menjadi tren saat ini. Dinsos juga mengajak teman-teman eks penyandang penyakit sosial yang kini menjadi wirausaha terlibat dalam pelatihan mental yang dilakukan. Kehadiran mereka bertujuan memberikan motivasi bagi PSK lain yang hendak mengubah alur hidup.

“Apapun bentuk pelatihannya, kami berharap empat hingga lima tahun ke depan salah satu narasumber pembinaan mental ini adalah dari kalian yang hadir di sini,” demikian kalimat yang sering diungkapkan Galuh, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung ketika memberikan pelatihan.

PSK yang ikut pelatihan, tetapi masih tertangkap kembali ke rutinitas malam maka diberikan pelatihan dengan memperlihatkan beberapa foto yang menunjukkan penyakit sosial yang diderita oleh mereka yang terus terlibat dalam kegiatan prostitusi. Dinsos bekerjasama dengan Dinas Kesehatan juga memberikan pengetahuan terkait penyakit HIV/AIDS yang dapat membahayakan para PSK dan juga keluarganya.

“Kami memberikan satu gambaran, ending-nya biarkan mereka yang memilih mau seperti apa kedepannya,” ujar Galuh.

Hanya 300 Orang

Pembinaan ini menjadi sesuatu yang tak mudah, pasalnya tak banyak ruang, waktu dan biaya yang dapat digunakan untuk mewujudkan perubahan bagi para PSK. Panti rehabilitasi di Palimanan dan Sukabumi hanya dapat menampung hingga 300 orang. Lebih dari jumlah itu maka pihak Dinsos akan merasa kesulitan untuk melakukan tindakan bahkan mereka memilih untuk menghantarkan PSK ke tempat asal mereka dan membiarkan Dinsos setempat yang melakukan tindakan.

Untuk menghasilkan perubahan yang maksimal, Dinsos bekerjasama dengan perangkat di wilayah yang warganya tergabung dalam kegiatan prostitusi. Mereka bekerjasama dengan RT, RW dan lurah setempat. Kerjasama ini dilakukan guna mempermudahkan langkah rehabilitasi dengan tindakan memulangkan PSK.

“Mereka yang dipulangkan ketika ada jaminan dari keluarga. Ada kelurga yang menjamin dan terbuka menerima bahwa anggota keluarganya menjadi bagian dari kehidupan malam,” jelas Krinda.

Kerjasama Dinsos dengan aparat pemerintah di mana PSK tinggal yang disinggung sebelumnya bertujuan untuk dibuatkan berita acara. Surat acara tersebut ditujukan kepada  kepada aparat setempat bertujuan memberitahu bahawa warga mereka ada yang bekerja sebagai PSK yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada mereka dan berhenti dari pekerjaan ini. “Berita acara ini bukan bertujuan untuk ingin mencela mereka dan bukan pula untuk mencemarkan nama baik,” tutur Galuh.  “Biar sama-sama menjaga dan mengawasi perilaku warganya,” tambahnya.

Sesuai penuturan yang disampaikan Krinda, kadang ada PSK yang langsung dibuatkan berita acara tanpa melewati Dinsos dan biasanya yang langsung dibuatkan berita acara ini adalah mucikari yang terjaring.

“Jika mereka yang terjaring maka akan dibuatkan berita acara dan langsung disidangkan. Biasanya untuk terkait hal-hal seperti ini, sidang akan berlangsung pada hari Jumat,” jelas Krinda. Akan tetapi, penangkapan muncikari adalah hal yang sulit karena seorang muncikari biasa bekerja di belakang layar, sedangkan berita acara hanya bisa dilakukan jika terjadi tangkap tangan.

Galuh menambahkan kesulitan PSK meninggalkan kegiatannya selain memang memperoleh kemudahan mendapatkan uang, tetapi karena sudah ‘kepalang tanggung’ dikenal sebagai PSK di tengah masyarakat. Dengan kata lain, stigma masyarakatlah yang sudah membuat para PSK itu sulit meninggalkan kehidupan malam mereka. Jika sudah demikian maka Dinsos memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif kepada eks penyandang penyakit sosial. “Suatu saat orang itu akan berubah, tidak akan bertahan seperti itu,” tegas Galuh.

Terkait perubahan yang ingin didapatkan oleh para PSK, Yorisa Sativa selaku Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Dinas Kesehatan Kota Bandung yang pernah menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Beusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, Senin (14/5) mengatakan sebenarnya banyak dari mereka yang ingin berubah, tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya dan mereka juga kurang mendapatkan pemahaman terkait HIV/AIDS.

Para penyandang penyakit sosial ini menyambut hangat kegiatan yang dilakukan oleh Dinsos terbukti pada kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Tubagus Ismail Bandung dihadiri oleh 40 peserta.

“Acara bagus buat nambah pengetahuan. Peserta yang udah ataupun yang belum berubah profesi dari PSK semoga bisa berubah dan berkembang lebih baik dan memiliki usaha setelah mengikuti program ini,” ungkap salah seorang eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan mental.

Satpol PP yang terlibat dalam pelatihan mental ini terus memupuk semangat sebagaimana tugas mereka yakni pembinaan masyakat dan aparatur. Pembinaan yang mereka lakukan juga terkait denga pembinaan terhadap masyarakat biasa dan masayarakat terlanggar. Mereka memiliki tugas khusus untuk mengubah masyarakat terlanggar ini menjadi masyarakat biasa.

Tulisan ini terpilih sebagai Berita Mendalam Terbaik dalam acara Journight 2017 dan Dimuat dalam Rubrik “Telisik” Pikiran Rakyat pada Senin, 9 Oktober 2017.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY