SHARE

Permasalahan sampah di Indonesia, tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya. Selama kita hidup, tentu selama itu juga kita akan menghasilkan sampah. Ada yang mengatakan, bahwa permasalahan sampah merupakan sesuatu yang klise. Baligho-baligho tentang himbauan untuk menjaga lingkungan, sudah tersebar di mana-mana. Namun, hal tersebut akan menjadi formalitas semata, apabila kita sendiri sebagai masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Perkembangan internet dan teknologi, memberikan harapan bagi kita semua dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Indonesia.

Salah satu kota besar di Indonesia, yang saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah di daerahnya,  adalah Bandung. Kami pun sudah melakukan survei dan wawancara ke beberapa pihak terkait, seperti DLHK, PD Kebersihan, YPBB, Walhi, aktivis ecolifestyle, Bank Sampah, dan perusahaan yang bekerja di bidang teknologi pengolahan sampah, untuk mengetahui permasalahan sampah apa saja yang sebenarnya ada di Kota Bandung.  Dengan harapan kami akan menemukan solusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut.

Ada dua poin penting yang kami garisbawahi, terkait permasalahan sampah yang cukup krusial yang pernah dan masih terjadi di Bandung. Pertama, tragedi longsor sampah yang terjadi di TPA Leuwi Gajah. Peristiwa yang terjadi pada Senin, 21 Februari 2005 ini, menyadarkan banyak pihak tentang pengtingnya pengelolaan sampah, agar tidak menjadi bumerang bagi manusia sebagai produsen sampah itu sendiri. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka setiap tangga 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). (dilansir dari pikiran-rakyat.com 21/02/17).

Kedua, sampah dan Citarum. Belum lama ini, TNI mencanangkan program Citarum Harum yang didukung langsung oleh Presiden Jokowi melalui Perpres (Peraturan Presiden). Banyak pihak yang menyebutkan, bahwa permasalahan Sungai Citarum menjadi masalah yang berlarut-larut dan tidak kunjung menemukan titik terang hingga saat ini. Belum lagi, perihal status Sungai Citarum yang masuk dalam daftar sungai paling kotor di dunia. Dengan adanya program Citarum Harum, diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat terhadap permasalahan Sungai Citarum ini.

Bertumpu permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, maupun  masyarakat telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satunya adalah, dengan program pembatasan penggunaan plastik, atau kantong plastik berbayar  pernah diterapkan di Indonesia dua tahun lalu.  Pada Februari 2016, bertepatan dengan peringatan HPSN, dilakukan uji coba terbatas dan pemberlakuan serempak program plastik berbayar, berbekal Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Uji coba tersebut dijalankan dari 21 Februari- 31 Mei 2016. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak yang perlu dibenahi dari program kantong plastik berbayar ini.

Menurut data yang dihimpun oleh PD Kebersihan Kota Bandung, bahwa timbulan sampah masyarakat pada 2014 diproyeksikan sebesar 1.549 ton/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 2.748.732. Dan sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kurang lebih hanya 1100 ton/hari, dengan komposisi sampah organik sebesar 57% dan anorganik sebesar 43%. Lalu, kemana sisa sampah yang tidak terangkut? Ya, sisanya masih berada di tempat pembuangan sementera (TPS) dan berserakan di sudut kota ataupun sungai.

Berbicara mengenai sampah, salah satu jenis sampah yang dihasilkan masyarakat adalah plastik. Menurut riset yang dilakukan Journal Science pada 2015, mengungkap bahwa Indonesia menduduki posisi kedua sebagai penghasil sampah plastik dunia, setelah Cina. Dan data dari Kementrian LHK juga menyebutkan bahwa 14% dari total sampah di Indonesia, adalah sampah plastik. Sedangkan di Kota Bandung sendiri, produksi sampah plastik mencapai angka 200 ton perhari, dan 3 ton dari jumlah tersebut merupakan sampah kantong plastik.

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa plastik berdampak buruk bagi ekosistem lingkungan. Plastik, tergolong ke dalam “barang sekali pakai”, sehingga dapat memperbanyak produksi sampah yang dihasilkan. Plastik, baru bisa terurai di alam dalam kurun waktu 500-1.000 tahun, sehingga jika tercecer di tanah akan merusak lingkungan, menghambat peresapan air, menyebabkan banjir, dan merusak kesuburan tanah. (dilansir dari pemanasanglobal.net).

Sampai saat ini sudah ada beberapa peraturan terkait perngolahan sampah. Diantaranya, ada UU Nomor 18 tahun 2008  tentang Pengolahan Sampah, Perpres 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan di Kota Bandung ada Perda Kota Bandung No 17 Tahun 2012 terkait Pengurangan Sampah Plastik. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah payung hukum tersebut sudah terealisasikan dengan baik di masyarakat?

Kepala Urusan Administrasi Operasional PD. Kebersihan Kota Bandung Hangga mengatakan, bahwa payung hukum yang ada sudah cukup. “penegakan aturan untuk pembuangan sampah juga sebetulnya sudah cukup, jadi secara regulasi menurut saya cukup” ucap Hngga ketika diwawancarai di PD Kebersihan Kota Bandung ( 14/18/18). Saat ini, PD Kebersihan  lebih menitikberatkan kepada msyarakat dan rumah tangga komersial untuk melakukan pemilahan sampah sejak awal. Bila masyarakat bisa memilah limbah plastik sebelum semua sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan, tentu sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan berkurang.

PD Kebersihan juga memiliki berbagai program dan melakukan kerjasama dengan banyak  pihak terkait perannya untuk memerangi masalah sampah yang ada di Kota Bandung. Salah satunya adalah pendirian Bank Sampah Resik, sebagai upaya mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. “Awalnya, untuk pengurangan sampah yang terbuang ke TPA. Karena  kita buang sampah ke TPA tuh banyak. Dulu waktu 2010, 1,5 M perbulan untuk biaya buangnya saja.” Ucap Andi, Kepala Urusan Bank Sampah Resik ketika diwawancarai di PD Kebersihan Kota Bandung (04/18/18). Selain upaya mengurangi sampah, bank sampah juga berfungsi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, bahwa tidak semua sampah itu harus dibuang. Sampah itu ada manfaatnya, dan ada nilai jualnya.

Selain upaya dari pemerintah,  aktivis dan organisasi peduli lingkungan pun memiliki peran penting dalam memerangi masalah sampah yang ada di Kota Bandung ini. Salah satunya adalah, Siska Nirmala. Pencetus gaya hidup zerowasteadventure ini mencoba meracuni para  generasi muda untuk turut menjalankan gaya hidup cinta lingkungan, lewat media sosial dan buku yang ia tulis.

Awalnya, Siska tertarik untuk menjalankan gaya hidup zerowaste ketika ia mendaki gunung Rinjani pada 2013 lalu. Ia melihat sampah di sana sangat banyak, dan akhirnya terdorong untuk mendaki tanpa menghasilkan sampah. “Berkembangnya jadi zerowasteadventure, aku terpicu untuk mengubah gaya hidup karena naik gunung, aku juga pengen menularkan itu ke teman-teman generasi muda yang pendekatannya harus berbeda.” Ucap Siska ketika diwawancarai di Kantor Pikiran Rakyat (23/4/18).

Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran diri sendiri untuk menjaga lingkungan pun menjadi poin penting, dalam  memerangi permasalahan sampah yang ada di Kota Bandung. “Kita harus berkaca, kitanya udah bergerak belum? Udah ngubah mindset kita belum? Yang produksi sampah kan juga kita.” Tambah Siska.

Selain Siska Nirmala, kami juga sudah  berbincang dengn beberapa aktivis lain serta organisasi non profit seperti YPBB dan Walhi terkait dengan permasalahan sampah plastik yang ada di Bandung, dan menanyakan solusi mereka terkait permasalahan tersebut. Selain melihat sudut pandang dari sisi para aktivis dan organisasi, kami juga sempat berbincang dengan beberapa pelaku usaha yang menerapkan edukasi terhadap masyarakat. Seperti, bank sampah, dan Parongpong.

Ada beberapa yang menjadi poin penting dalam laporan yang kami tulis ini. Diantaranya adalah  payung hukum terkait pengurangan sampah plastik, manajemen pengolahan sampah plastik, dan solusi terkait permasalahan tersebut. Permasalahan sampah, tidak akan bisa  selesai begitu saja tanpa dukungan berbagai pihak. Baik itu pemerintah, masyarakat, NGO, media, dan para akademisi. Kita memiliki perannya masing-masing, dan kita tdak bisa berjalan sendirian.

SOURCETyas Hanina/Vina Elvira
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY